Ketika malam takbiran Idul Fitri kemarin, saya menyempatkan ngobrol dengan guru ngaji saya waktu kecil. Beliau adalah orang yang mengajar saya dan kawan-kawan sebaya saya ketika duduk di sekolah dasar dan menengah pertama. Beliau mengajar teori dan praktik bacaan Al-Qur’an dan beberapa ilmu agama mendasar seperti fiqh, aqidah, akhlak, sampai melatih berbagai kesenian Islam-Sunda seperti rudat (tarian semi beladiri yang diiringi tabuhan rebana besar dan bedug), nad(z)om-an (sya’ir sejarah Nabi Muhammad yang dilagukan dan ditampilkan ketika acara maulid), deba-an (sya’ir dalam kitab diba’i), dan membuat dekorasi berbagai perayaan hari raya Islam.

Di tengah rehat takbiran, beliau menyampaikan keresahannya tentang krisis orang-orang yang mau dan mampu menjalankan dan memimpin ritual-ritual keagamaan di kampung, mulai dari yang memandikan jenazah jika ada yang meninggal, memimpin sholat berjamaah, adzan di musholla, memimpin tradisi/ritual aqiqah, dan memimpin tadarrus-an setelah tarawih. Saya hanya bisa mendengarkan dengan seksama bercampur kesedihan yang mendalam. Seolah-olah ada suara dari hati saya, seharusnya saya yang memikul dan meringankan beban guru saya yang sudah beruban banyak itu. Para Kyai di kampung sudah banyak yang wafat, sementara penerusnya tidak sebanyak yang wafat.

Bagi masyarakat perkampungan, zaman semakin keras. Kehidupan pengabdian tanpa bayaran dan apresiasi publik menjadi tidak menarik. Bayangkan saja, guru ngaji saya yang mengajar anak-anak dan remaja hampir puluhan tahun tak pernah digaji sepeserpun, murni pengabdian. Sehari-harinya mencari nafkah dari bertani. Saya yang waktu masi kuliah mengajar privat dua jam saja sudah dapat seratus ribu rupiah.

Sementara itu, masyarakat perkotaan yang cenderung kering akan nuansa agama menjadi bergairah setelah gerakan-gerakan dakwah dari berbagai aliran menyentuh kampus-kampus tempat bersemainya multi ideologi sejak zaman penjajahan. Khususnya, anak-anak muda di kota berubah lebih dinamis dan menjadi promotor kesalihan-kesalihan sosial, walau kadang ada yang terlalu jauh melangkah menjadi reaktif dan kurang mampu memahami sekaligus menerima keragaman pemikiran dan tradisi Islam.

Kembali Ke Kampung-Kampung Sebagai Solusi, Bukan Ancaman

Ketika mudik hari raya, sebagian muslim modernis yang berkembang di perkotaan, terutama yang berkembang oleh stimulus halaqoh-halaqoh/mentoring keagamaan kadang tidak luwes berinteraksi dengan masyarakat kampung halaman dan tidak aktif mengisi pos-pos publik keagamaan. Ada gap budaya dan pemikiran. Di sinilah tantangan mereka, idealnya mereka bisa melampaui gap itu dan menjadi magnet kesalihan sosial di mana pun mereka berada. Jika tidak, mereka akan dianggap ancaman konservatisme agama di kampung-kampung karena membawa style agama dan pilihan fiqh yang berbeda.

Setidaknya, dalam pikiran saya ada dua hal yang perlu dilakukan oleh kaum Islam modernis ini di kampung halamannya masing-masing. Pertama, menjaga silaturahim dengan tetangga, kerabat, dan tokoh-tokoh masyarakat jika memungkinkan. Tradisi berkunjung, ramah tamah, dan dialog/mengobrol menjadi penting untuk dimasukkan ke dalam agenda wajib. Bahkan menjadi misi ketika mudik ke kampung halaman.

Kedua, partisipasi aktif dalam tradisi keagamaan. Paling tidak, yang laki-laki selalu menjadi yang terdepan berjamaah di masjid, bahkan minimal menjadi muadzin jika pos-pos di masjid atau di musholla hanya orang-orang yang sudah sepuh yang mengisi. Tampakkan bahwa kepulangan kita ke kampung halaman adalah kepulangan kontributor kesalihan sosial, bukan kaum urban yang hanya membawa polusi perkotaan, pulang ke kampung halaman hanya membawa ampas materialisme dan hedonisme perkotaan.

Jadi kajian-kajian ataupun pembinaan-pembinaan keagamaan di perkotaan idealnya banyak melahirkan praktisi fiqh, bukan teoritis fiqh, mendalam teori hukum-hukum agama tetapi tidak mampu mempraktikan dan mencontohkannya di tengah-tengah masyarakat kampung halamannya. Bahkan sebagiannya ada yang meloncat ke tema-tema open mind dalam hidup, tapi tidak mampu open mind terhadap khazanah kehidupan agama di perkampungan.

Di sini bukan berati saya menyarankan untuk menjadi muslim tradisionalis, karena nyatanya banyak yang berlayar dalam arus Islam tradisional gagal mencetak SDM yang mampu memompa denyut nadi kesalihan sosial di perkotaan karena terlalu curiga dengan gerakan-gerakan dakwah Islam transnasional dan berkutat pada klaim-klaim ahlus sunnah wal jamaah yang terlalu sempit. Bahkan sebagiannya malah sibuk berfilsafat dan melakukan kontestasi ide-ide dan intuisi tasawuf sampai lupa mengentaskan problem umat yang mayoritas bersifat materil dan banyak mengalami penindasan di berbagai belahan dunia. Saya sempat berpikir, lebih baik pengajian dengan Al-Qu’an terjemahan yang menggairahkan umat daripada pengajian filosofis, berbahasa Arab dan bersanad yang tidak menciptakan perubahan sosial yang signifikan.

Saatnya Menghayati Kesenyapan Para Pahlawan di Perkampungan

Setelah obrolan panjang dengan guru ngaji saya, teringat teman saya lulusan Universitas Al-Azhar Kairo yang menjadi guru dan penceramah di pedalaman Kalimantan. Sempat bertemu dua tahun lalu di pondok pesantren tempat saya dan dia menimba ilmu waktu masih duduk di sekolah menengah atas. Katanya, hampir setiap hari dia menempuh belasan kilometer dengan sepeda motor untuk berceramah dan mengajar ngaji dari kampung ke kampung. Banyak yang belum bisa baca Qur’an, banyak yang sangat awam terhadap ajaran agama.

Sebenarnya memang banyak sekali, terutama jaringan halaqoh-halaqoh dan gerakan pendidikan-sosial-keagamaan yang dikirim ke berbagai pedalaman. Aktifitas mereka jarang sekali diikuti corong-corong kamera untuk didokumentasikan, di-publish, dan di-branding sedemikian rupa seperti gerakan-gerakan sosial-pendidikan yang muncul belakangan. Puluhan tahun gerakan masyarakat itu telah menjangkau sudut-sudut nusantara ini. Mereka bergerak dalam senyap.

Akhirul kalam, semoga Allah merahmati para guru ngaji di kampung-kampung. Ibarat mata air, mereka selalu mengalirkan manfaat tanpa balas jasa harta maupun cindera mata tanda penghargaan dari manusia.

Taman Kalijodo

Dulu, ketika musim kampanye Pilpres 2014, publik sempat dibuat geleng kepala oleh Ketua Umum DPN Srikandi Gerindra, Nurcahaya Tandang yang keseleo lidah menyebut Prabowo sebagai titisan Allah. Akhirnya beliau minta maaf atas ketidaksengajaan itu. Musim kampanye memang musim menggilanya para die harder calon-calon pejabat publik. Pilgub DKI Jakarta pun tak terhindar dari kegilaan ini, bahkan ada yang melangkah terlalu jauh dengan membawa label-label dari tradisi keagamaan untuk munjustifikasi kelayakan calon gubernur untuk dipilih.

Sempat heboh, Ketua GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas menjuluki Basuki Tjahaya Purnama sebagai Sunan Kalijodo. "Karena hidupnya di Jakarta, beliau ini Sunan Kalijodo. Sunan Kalijodo itu telah mengubah masyarakat yang hitam kelam menjadi masyarakat beriman," kata Gus Yaqut yang merupakan putra dari KH. Muhammad Cholil Bisri, salah satu pendiri PKB. Djarot Saiful Hidayat sebagai pasangan Basuki menguatkan gelar Sunan Kalijodo dengan mengatakan bahwa julukan itu mengarah kepada peristiwa ketika kawasan kumuh di Kalijodo yang ditengarai menjadi sarang prostitusi dan narkoba akhirnya dibersihkan. Mungkin Djarot perlu juga memberikan gelar Sunan Kramat Tunggak kepada Sutiyoso yang telah merubah kawasan prostitusi di sana menjadi Jakarta Islamic Centre.

Jika ditinjau dari asal usul makna dan penggunaan gelar ‘Sunan’ tentu Basuki terlalu jauh dari kelayakan mendapat gelar itu. ‘Sunan’ (susuhunan) yang merupakan gelar bagi panutan dalam tradisi Islam klasik di Jawa-Sunda khususnya hanya diberikan kepada tokoh-tokoh (muslim) pendakwah dan perubahan yang melekat padanya nuansa ‘karomah’, misalnya untuk para Wali Songo.

Tapi memang dalam permainan politik semua makna kata bisa dijungkirbalikkan dan bisa ditafsir ulang sesuai kebutuhan. Inilah yang disebut permainan legitimasi publik. Tokoh-tokoh publik, terutama tokoh keagamaan sangat berperan dalam hal ini. Maka tak heran jika sifat-sifat Rasul pun yang tadinya memiliki makna khusus bisa ditafsir menjadi sifat universal kemudian disematkan kepada tokoh yang tidak seagama dengan Rasul.

Yang menarik dari fenomena ini sebenarnya bukan pada politisasi istilah keagamaan, tapi budaya masyarakat yang didominasi ketundukan pada tokoh publik dan kurang independen dalam bersikap. Ketika sebutan Sunan Kalijodo diberikan kepada Basuki ada yang memuji keberanian GP Ansor, alih-alih mengkritiknya. Mungkin banyak juga kalangan dari keluarga NU yang tidak setuju, tapi tidak mau ‘berbunyi’ karena tidak biasa mengkritik kalangan Kyai atau seorang senior dalam budaya skolastik tradisional.

Menuju Kritik Tokoh Agama

Di tempat asal saya, Kuningan-Jawa Barat, sudah lumrah jika musim pemilihan bupati banyak agenda ‘mengumrohkan’ para penceramah di musholla atau masjid. Hal ini biasa dimaknai oleh para penceramah sebagai sikap dermawan para calon bupati alih-alih money politic. Jadi, setelah pulang umroh otomatis isi ceramah akan dibumbui oleh promosi calon bupati yang mensponsorinya. Jika ceramah tentang karakter pemimpin yang layak dipilih mungkin wajar karena ajaran agama mengaturnya, tapi ini sudah jelas-jelas promosi nama tertentu yang perlu dipilih menurut persepsi penceramah. Tentu budaya ini cukup menghambat proyek pembebasan manusia dari budaya politik transaksional. Jadi bohong besar kalau masi ada politisi yang mengatakan masyarakat sudah cukup cerdas dalam berpolitik. Nyatanya budaya kapitalis dalam politik masi dominan.

Saya tidak anti terhadap konsep agama yang mengatur masalah politik, tapi menurut saya perlu ada budaya kritis dalam permainan legitimasi publik oleh tokoh-tokoh agama. Nampaknya ada benarnya ketika dulu Bung Hatta mengkhawatirkan agama bisa menjadi alat legitimasi kepentingan politik. Mau tidak mau, untuk mengantisipasi permainan legitimasi publik, kita harus terbiasa dengan budaya kritik tokoh agama sebagai upaya check and balance dalam kelembagaan keagamaan. Tentunya ini bagian dari pengamalan ayat ‘tawaashouw bil haq’.

Catatan penting bagi kita sendiri sebelum masuk ke dalam tradisi kritik adalah menelusuri apa motif kita. Jangan-jangan motifnya karena kita memiliki pilihan politik tertentu, baru kita melakukan kritik. Jika demikian, kita akan mengalami kesalahan fatal karena kritik yang kita buat hanya akan menjadi wajah lain dari justifikasi pilihan politik kita, bukan pendapat yang didasarkan keadilan dalam diri kita. Ini juga yang menjadikan sikap kita tidak konsisten di masa yang akan datang.

Menuju Independensi Sikap Politik

Dalam budaya keagamaan, khususnya agama Islam, bersikap secara independen dalam dunia politik yang ‘religius’ sepertinya agak sulit. Di samping pelajaran keagamaan di institusi pendidikan kita minim, tradisi keilmuan yang sangat sekuler juga menjadikan masyarakat terpaksa ‘pasrah’ kepada pandangan-pandangan keagamaan tokoh agama. Sulit untuk berpikir independen dalam masalah keagamaan, teori-teori keagamaan yang dikuasai tidak memadai untuk itu. Sayangnya kalangan santri pun masi didominasi oleh cara berpikir dengan pendekatan ‘taqlid’ dalam masalah-masalah keagamaan.

Sebenarnya mulai ada fenomena independensi sikap dalam dunia politik yang ‘religius’. Tapi fenomena ini ada lucunya. Beberapa kalangan mencoba keluar dari mainstream pandangan tokoh agama untuk mendeklarasikan sikap independennya, tapi terjebak ke dalam doktrin-doktrin tokoh agama yang lebih ‘liberal’. Sehingga pandangannya hanya eksrepsi justifikasi, bukan pandangan yang dihasilkan akalnya setelah olah ilmu dalam pikirannya. Saya pernah mendapatkan teman (muslim) yang membela pandangannya untuk memilih pemimpin non muslim dengan menyertakan kaidah fiqh ‘tasharruf al-imam ‘ala ar-ra’iyyah manuthun bil-maslahah’ (tindakan/kebijakan pemerintah harus berdasar pada kemaslahatan rakyat). Kaidah fiqh itu dilontarkan tanpa dikomparasi dengan dalil-dalil mengenai kepemimpinan sehingga konteksnya dipaksakan untuk menjustifikasi asumsi calon pemimpin non muslim  yang dipilihnya lebih membawa maslahat dari yang lainnya.

Masi banyak pekerjaan rumah dalam masalah relasi agama dan politik. Mungkin dari segi teori sudah banyak yang memahami sesuai perspektifnya masing-masing, tapi ketika dipraktikan perlu daya kritis yang lebih kuat karena motif-motif tokoh agama dalam berpolitik tidak bisa dijangkau oleh kita. Bagi kalangan Machiavellian, Hobbesian, dan Foucauldian mungkin semua tokoh agama pasti motifnya politik jika bicara dalil kepemimpinan, tapi bagi kaum religius akan selalu ada manusia yang murni bicara karena keimanan kepada ajaran agama. Di sinilah kita tidak boleh malas memilah secara intelektual dan moral mana tokoh agama yang melakukan politisasi ajaran agama dan mana yang murni bersikap berdasarkan pemikiran keagamaan yang adil. Akhirnya kita dituntut seindependen mungkin menentukan sikap kita sendiri karena kita akan dituntut di alam akhirat secara perseorangan atas semua pilihan sikap kita di dunia.

Aksi Damai 212

Subuh pagi, suasana di sebuah ibu kota negara tak seperti biasanya, jamaah memadati masjid-masjid. Nampak banyak wajah baru. Bukan karena ada taubat masal, tapi memang wajah-wajah itu datang dari berbagai penjuru negeri; dari mulai perkotaan sampai kampung-kampung tak dikenal di luar ibu kota. Wajah-wajah teduh itu mewakili manusia-manusia yang terpanggil oleh gema suara hati nurani.

Menjelang waktu dhuha, berduyun-duyun manusia dengan wajah yang berseri-seri memadati angkutan-angkutan umum di dalam ibu kota. Wajah mereka pun baru. Seolah-olah terjadi urbanisasi besar-besaran ke arah ibu kota. Tapi bukan untuk mencari sesuap nasi atau sebongkah berlian. Tak tahu juga, apakah memang motif mereka masuk dalam teori Maslow atau tidak.

Menjelang siang, ramai wajah-wajah tadi bertemu di masjid-masjid ibu kota. Saling sapa dan seolah-olah mereka pernah bertemu sebelumnya. Seperti saudara jauh yang lama tak jumpa. Malah lebih dari itu. Tepatnya seperti saudara sekaligus kawan senasib sepenanggungan. Bukan senasib dalam masalah yang sehari-hari dibicarakan orang: harta dan kedudukan. Tapi senasib dan sepenanggungan dalam hal apa yang mereka agungkan dan ikuti selama ini, Firman Tuhan mereka dilecehkan.

Takbir berkumandang. Khutbah digemakan. Sholat didirikan. Masjid-masjid di pusat ibu kota, pusat kekuasaan sesak. Jum’at keramat!

Sementara itu, di istana tempat sang raja berkuasa sudah sesak pula dengan wajah-wajah baru. Nampaknya tambahan pasukan pengaman kekuasaan didatangkan dari luar ibu kota. Mencekam. Bukan karena ada perang. Bukan karena ada ancaman teroris. Tapi ada eskpresi ketakutan yang tak beralasan atas nama stabilitas negara.

***

Salam kedua diucapkan berjuta jamaah. Sejenak riuh rendah muncul. Berhamburan ke jalan-jalan manusia dengan wajah-wajah yang cerah. Berbaris. Bersiap. Berjalan menuju istana sang raja.

Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara bergema dari masjid-masjid ibu kota.

Awalnya setetes embun. Embun yang segar. Kemudian menjadi sepercik air. Menyatu. Mengalir. Menjadi deras. Akhirnya membadai layaknya gelombang di samudera luas.

Satu. Sepuluh. Seratus. Seribu. Sejuta. Lebih! Riuhnya melebihi The Great March on Washington! Manusia-manusia itu berbaris. Menyongsong kehormatan membela Firman Tuhan, kata agamawan. Menyongsong idealisme yang tak bisa ditakar oleh akal, kata kaum moralis. Menyongsong medan juang yang mengharu biru, kata para patriotis.

“Satu kata, tegakkan keadilan! Hukum penista agama!” pekik seseorang di barisan paling depan. “Telah datang dari ujung timur dan barat negeri ini. Di antara kita ada yang datang dari kota nan jauh di sana. Menyeberangi lautan. Menempuh daratan panjang. Meninggalkan anak istri, saudara, kerabat, bahkan pekerjaan yang menjadi sumber penghasilannya. Apakah mereka merugi? Sekali lagi, apakah mereka merugi? Tidak sama sekali. Mereka menjawab panggilan kehormatan dari Tuhan semesta alam. Ini bukan masalah perbedaan ras dan agama, ini adalah masalah kehormatan membela kalam ilahi dan menegakkan keadilan yang dicita-citakan oleh semua bangsa di dunia!” lanjutnya panjang.

Orang yang lain maju. “Walaupun muncul seribu candekiawan membela penista, seribu ahli bahasa menafsirkan ucapan penista bahwa dia tidak berniat melakukan penistaan, seribu raja melindungi penista, seribu hartawan membentengi penista, seribu pengabar berita memperindah sosok penista, seribu pasukan menghalangi kita, gelombang pencari keadilan tidak akan pernah berhenti bergemuruh sampai penegak keadilan benar-benar menegakkan keadilan! Jika tidak, kamilah yang akan menegakkan keadilan! Walaupun langit runtuh esok hari, keadilan harus ditegakkan! Tidak ada tempat bagi ketidakadilan!”

Kali ini sosok dengan wajah teduh maju. “Wahai penista, datanglah kepada hukum sebelum hukum datang kepadamu. Waktumu sudah habis. Walau muncul seribu agamawan yang bersikeras membelamu, dan mereka mencela kami, niscaya kami tidak akan berhenti. Kami adalah embun yang telah menjadi gelombang. Dariku untukmu dan para pembelamu: Jangan pernah kau hentikan gelombang!”

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya. Gelombang. Seperti air bah yang menenggelamkan kaum Nuh. Seperti air laut yang menelan Fir’aun. Tak bisa dihentikan.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Takbir kali ini bukan takbir hari raya yang penuh kegembiraan. Bukan takbir malaikat rahmat. Takbir kali ini adalah takbir malaikat zabaniyah. Takbir yang membuat para pengkhianat dan pengecut bersembunyi di sudut-sudut ruang gelap. Takbir yang membuat kaum moralis pengagum Mahatma Gandhi terkaget-kaget. Takbir yang membuat para cendikiawan yang biasa berdebat di mimbar-mimbar ilmiah terbelalak.

Takbir ini, sekali lagi, memberikan pesan kepada para intelektual, para penganjur kedamaian semu, para pengabar berita manusia, para raja-raja dunia dan para pengawalnya: Jangan pernah kau hentikan gelombang! Kau takkan sanggup. Ini bukan tentang siapa yang lebih kuat. Ini tentang kebenaran abadi yang akan menembus zaman dan sanubari seluruh manusia.

***

Di sudut ruangan, masih di kota yang sama, seseorang meringkuk gemetar. Gemelutuk giginya terdengar. Entah dia percaya Tuhan atau tidak, tapi dia merasa Tuhan sedang menghukumnya.  Terbayang semua kata-katanya. Dia sadar, kata-katanya hendak dijadikan saingan Firman Tuhan dalam menilai kebenaran. Dia menyesal. Dia memutuskan undur diri dari ruang publik. Mengutuki dirinya sendiri. Sendiri, tanpa puja-puji lagi.

Basuki Tjahaja Purnama a.k.a Ahok

Saya lebih sreg menyebut nama aslinya. Sebutan Ahok bagi saya terlalu friendly. Sementara saya tidak terlalu mengenal beliau. Hanya tahu beliau sebagai Gubernur DKI Jakarta yang punya efek ‘wow’ sejak awal menjabat karena menggantikan Gubernur DKI sebelumnya, Joko Widodo. Ketika bertemu pertama kali secara langsung di kampus saya dulu pun bukan untuk berbicara tentang latar belakang dan identitas beliau, tapi tentang ‘atraksi’ dan capaiannya sebagai gubernur.

Basuki dalam perspektif sebagian orang adalah orang yang berani tampil apa adanya dalam memimpin. Ia melakukan banyak ‘kegilaan’ yang revolusioner, baik itu kegilaan tindakan maupun ucapannya. Banyak pejabat yang indisipliner sudah dipecat olehnya. Reformasi birokrasi yang dilakukan olehnya sangat akrobatik; memangkas perijinan yang terjangkiti birokratisme, transparansi kerja lewat video, membangun budaya lelang jabatan yang dinilai lebih adil, sampai peningkatan kualitas pelayanan administrasi publik dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu, sungai-sungai di Jakarta, disinyalir oleh Google, menjadi bersih  karena Basuki. Adapun terkait ucapannya, sebagian orang menilainya ketegasan, alih-alih ucapan amoral walaupun identik dengan ucapan-ucapan uneducated people.

Tentunya kegilaan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang yang sudah bosan dengan tipe kepemimpinan yang biasa-biasa saja. Sebagian mungkin merasa sudah banyak kegilaan di dunia politik yang perlu diperbaiki oleh orang yang lebih gila lagi.

Tapi kegilaan jangan sampai diberi sorak sorai dan dukungan yang menggila. Kegilaan tanpa koreksi akan menjadi kegilaan buta. Ini yang menjadi bahaya dalam kekuasaan. Ide sosialisme Marx itu gila. Tapi tanpa kritik dalam kekuasaan yang menopang sosialisme (otoriter proletar) menciptakan bencana kemanusiaan yang tidak terkendali. Semangat dan keberanian Soekarno itu gila. Tapi tanpa kritik Soekarno menjelma menjadi gila kuasa di akhir masa kepemimpinannya. Basuki itu punya banyak tindakan dan ucapan gila. Tapi tanpa kritik dan selalu berlindung di belakang tameng citra kesempurnaan dan tiada bandingannya itu akan menjadi bencana kegilaan buta bagi Jakarta.

Kegilaan Basuki perlu diberi komparasi. Pendukung kegilaan Basuki jangan sampai tergila-gila sampai lupa berpikir kritis dan enggan mencari pembanding. Penolak kegilaan Basuki juga jangan sampai marah-marah menggila dan tidak memberikan alternatif pemimpin yang gilanya lebih ‘efektif’ dan ‘efisien’; gilanya lebih tepat sasaran tanpa ada ekses negatif yang lebih besar.

Menolak fakta Basuki memiliki prestasi dalam memimpin Jakarta adalah kegilaan yang naif dan blunder. Sama halnya menolak fakta bahwa Basuki dikecam banyak masyarakat karena isu SARA yang ia hembuskan dan menyulut keretakan toleransi juga merupakan kegilaan yang naif. Di samping itu, meniadakan kegagalan Basuki dalam penanggulangan banjir, pengurangan kemacetan, dan penertiban PKL dan pemukiman liar secara bermartabat merupakan kegilaan yang buta. Meniadakan tersangkutnya Basuki dalam kasus korupsi ‘Sumber Waras’ dan ‘Reklamasi’ juga kegilaan yang akut.

Jakarta tetap perlu kegilaan. Tapi kegilaan yang baru. Gila ide dan kontribusi. Ide atau gagasan calon Gubernur akan terlihat pada kampanye-kampanye monologis maupun dialogis. Kontribusi, etos kerja, dan profesionalitas akan terlihat pada rekam jejak. Tentunya rekam jejak karir, bukan rekam jejak dalam memimpin Jakarta. Suatu kekonyolan dan kegilaan yang naif jika masih ada yang berkutat pada pembicaraan rekam jejak dalam memimpin Jakarta karena pesaing Basuki tidak ada yang pernah memimpin Jakarta. Ini bukan apple to apple.

Mengganggap Basuki tak ada bandingannya dalam memimpin Jakarta itu boleh jadi bagi sebagian orang benar. Tapi itu sebelum ada calon gubernur yang lain. Setelah ada calon gubernur yang lain, maka anggapan itu menjadi kultus yang tentunya hanya ilusi sebagian orang malang yang mengharap datang atau bertahannya Ratu Adil yang tanpa cacat dan akan menyelesaikan semua hal yang menggila di Jakarta.

Biarkanlah kegilaan ide atau gagasan dikontestasikan oleh calon-calon gubernur. Pemilih jangan sampai menggila dalam dukung mendukung. Pemilih harus tetap waras. Jika semua menggila, siapa lagi yang akan menciptakan check and balance dalam pemerintahan?

*Artikel ini dimuat dalam situs selasar.com dengan link https://www.selasar.com/politik/basuki-dan-kegilaan

Mazhab mu’tazilah sebagai mazhab aqidah ultra rasionalis dalam Islam nampaknya perlu merevisi pendapatnya yang menyatakan bahwa akal dapat mengetahui hukum dan kebenaran dari Allah tanpa perantara Rasul dan Kitab-Nya. Dalam buku The God Delusion, sang penulis, Richard Dawkins cukup berhasil membuktikan secara rasional bahwa hampir pasti tidak  ada Tuhan dan ateis bisa bahagia, seimbang, bermoral, dan terpenuhi secara intelektual. Tentunya ini menjadi sangkalan empirik terhadap pendapat kaum mu’tazilah ataupun neo-mu’tazilah yang terlampau batas mendewakan akal dalam menalar baik-buruk dalam perspektif Islam.

Teisme atau kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang merupakan asas dalam Islam (La Ilaha Illallah) diruntuhkan begitu saja oleh akal. Jadi saya kira perlu porsi besar teks dalil dari Al-Qur’an untuk menjadi patokan mencari kebenaran dalam menjalani hidup sebagaimana diyakini mazhab asy’ariyyah. Walau demikian, akal tetap bisa menentukan kebenaran walau kadang keliru karena menyelisihi Al-Qur’an sebagaimana diyakini mazhab maturidiyyah.

Skeptis atau meragukan sesuatu merupakan batu loncatan untuk banyak hal, diantaranya sikap kritis dan dialektika ide atau gagasan. Dulu, para filsuf biasanya menggunakan istilah membersihkan puing-puing filsafat untuk memulai bangunan filsafatnya sendiri. Maksudnya, meragukan semua pemikiran yang sudah ada dan memulai pemikirannya sendiri tentang sesuatu. Maka, skeptis inilah yang melahirkan banyak isme dalam filsafat sekaligus mengilhami lahirnya sains klasik maupun modern.

Dalam tulisan ini saya ingin mengulas pemikiran menarik yang lahir dari sikap skeptis kemudian pemikiran tersebut melahirkan sikap skeptis lagi yaitu rasionalisme dan empirisme. Keduanya menarik terutama dalam kaitannya dengan eksistensi Tuhan.

Manusia sebagai zoon politicon (makhluk berpolitik) tentunya tidak akan terlepas dari kehidupan politik itu sendiri. Bagaimanapun seseorang berusaha menjauh dari dunia politik, kehidupannya tidak akan terlepas dari politik karena semua aspek kehidupan manusia dipengaruhi oleh proses politik. Seorang penyair Jerman, Bertolt Brecht mengatakan bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik.

Debat agama dan politik dalam Islam mulai muncul di era kejatuhan Turki Utsmani. Politik sebagai ilmu juga baru muncul sekitar era tersebut. Sayangnya era tersebut adalah era merosotnya budaya literasi Islam sehingga yang mendominasi pemikiran politik –sampai sekarang- adalah pemikiran politik eropa sentris yang notabennya banyak lahir dari perjuangan melawan hegemoni gereja atas negara semasa maraknya sistem monarki absolut.

Akibat dominasi pemikiran politik eropa sentris dan realitas politik yang semakin kotor oleh perilaku para politisi dan birokrat, pemikir dan ulama muslim banyak yang merubah cara pandangnya terhadap politik. Politik yang pada masa Rasulullah sampai era kekhalifahan  Turki Utsmani digunakan sebagai sarana dakwah sekaligus di dalamnya terdapat substansi ajaran Islam –seperti masalah kepemimpinan/imamah dll- mulai dipandang sebagai hal yang sangat duniawi dan harus dijauhi oleh orang salih. “Inni tubtu minas siyasah”; “Sesungguhnya aku taubat dari politik,” kata Muhammad Abduh.

Kemerdekaan bangsa yang merupakan kemerdekaan kolektif selalu diawali oleh kemerdekaan individu. Sebelum proklamasi kemerdekaan, jiwa-jiwa merdeka sudah tertanam dalam hati dan benak para pejuang kemerdekaan dari generasi Tuanku Imam Bonjol sampai generasi Soekarno. Secara psikologi, mereka sudah merdeka walaupun secara fisik masih terjajah.

Tidak ada satu kekuatan pun yang membuat para pejuang menjadi fatalis, menyerah terhadap keadaan. Bagi mereka, hidup dengan identitas yang jelas sebagai bangsa Indonesia yang majemuk dan kaya akan budaya, hidup secara berdikari dalam keadaan ekonomi serba terbatas, dan hidup dengan pilihan yang bebas sesuai nilai-nilai yang mengakar pada masyarakat Indonesia adalah suatu kehormatan yang patut diperjuangkan.

Sekarang idealisme menjadi kata yang dianggap terlalu suci dan normatif, substansinya mustahil ada wujudnya secara sempurna, atau bahkan tidak ada dalam realita. Idealisme hanya ada dalam alam angan dan emosi pelajar yang belum bersentuhan dengan 'dunia masyarakat' secara utuh atau sebagian orang menyebutnya 'dunia pasca kampus'. Dunia pasca kampus adalah dunia pragmatisme, atau setidaknya idealisme yang 'menyesuaikan' dengan realita. Teringat pesan pegawai di kampus yang sempat berbincang tentang demonstrasi yang sering saya lakukan, "Sekarang gak apa-apa adek sangat idealis, kritik kebijakan pemerintah yang salah. Tapi kalau udah lulus jangan terlalu idealis, menyesuaikan saja."

Tapi kita tidak perlu khawatir, itu hanya pandangan sebagian orang saja. Tidak semuanya. Walaupun memang sebagian pandangan itu ada relitanya yang menimpa para aktivis. Bukan, lebih tepatnya mantan aktivis. Atau terkadang pandangan itu yang menghantui para aktivis ketika mereka dihadapkan dengan urusan mereka sendiri dan urusan masyarakat. Karena terlalu takut akan kesulitan hidup yang menimpa akhirnya mereka memilih jalan kompromi. Pada akhirnya mereka tidak banyak lagi berbicara masalah masayarakat, apalagi bangsa dan negara, tapi lebih banyak berbicara diri dan keluarga.